THURSDAY, 03 MAY 2012 20:11

FPKS dukung hak inisiatif revisi Perda PBB

Warta

SASTROY BANGUN WASPADA ONLINE (Istimewa) MEDAN - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menjadi salah satu fraksi yang seluruh anggotanya mendukung pengajuan hal inisiatif perubahan Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hari ini. Dari data yang diperoleh Waspada Online, ke tujuh anggota DPRD Medan dari fraksi PKS tersebut diantaranya Ketua Fraksi PKS, Salman Alfarisi,  Juliandi Siregar, Jumadi, Zulmorado Slawat Siregar, Muslim Maksum Yusuf,  Suryanda Lubis dan Ikrimah Hamidy yang merupakan penggalang hak inisiatif tersebut. Sekretaris Fraksi PKS, Juliandi Siregar mengungkapkan, bulatnya dukungan FPKS terhadap hak inisitif ini merupakan kesungguhan FPKS atas keberatan warga yang selama ini disampaikan ke Fraksi PKS dan DPRD. "Inilah bukti keseriusan kami, baru ditandatangani kami langsung bulat mendukung hak inisiatif ini," ungkapnya singkat.

Silahturahim masyarakat Dapil 1 april 2012

Silahturahim masyarakat Dapil 1 april 2012

Monday, 07 May 2012 22:35

Pergerakan DPRD Medan mulai 'main'

Warta

SASTROY BANGUN WASPADA ONLINE (WOL Photo) MEDAN - Setiap hujan melanda Kota Medan meski hanya selama beberapa menit, bisa dipastikan air akan menggenang jalanan di berbagai titik jalan seputar kota. Pemicunya adalah sistim drainase yang tidak beres. DPRD Medan ternyata gerah dengan kondisi tersebut. Karenanya, DPRD Medan berencana akan membentuk pansus drainase. Hal ini, diakui anggota Komisi D DPRD Medan, Juliandi Siregar. Dikatakanya, ada 15 anggota DPRD Medan dari lintas fraksi telah menyetujui dibentuknya pansus drainase. “Pembentukan pansus drainase telah digagas karena permasalahan banjir belum juga bisa dituntaskan pihak Dinas Binamarga Medan, padahal telah dianggarkan dananya mencapai Rp500 miliar,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan ini.  Ditegaskan hari ini, DPRD sudah prihatin karena permasalahan banjir tidak pernah tuntas, padahal anggaran bertambah setiap tahun. Julaindi juga tidak ingin mendengar permasalahan banjir hanya disikapi dengan pengorekkan parit saja. “Intinya kita tindak ingin masalah banjir hanya disikapi dengan pengorekan parit saja,” ungkapnya. Tidak hanya itu, Juliandi juga mengatakan, pembentukan pansus drainase juga dimaksudkan sebagai upaya membantu Pemerintah Kota Medan dalam penanggulangan masalah banjir. “Kita ingin pansus drainase membantu pemerintah Kota Medan dalam menyelesaikan permasalahan banjir di Medan,” ungkapnya. Hal senada juga disampaikan, Ketua Komisi B, Suryanda Lubis. Ditegaskannya, setiap hujan, di beberapa ruas jalan kota Medan masih banyak bermasalah drainasenya, seperti Jalan Gatot Subroto tepatnya Careffour selalu banjir kalau hujan sebentar saja. Bukan itu saja masalah pengelolaan sampah juga belum beres. Bila dibandingkan zaman kepemimpinan walikota sebelumnya Abdillah dan Rahudman, jauh berbeda untuk menangani sampah, katanya. Ternyata, saat membahas LKPJ 2011, keterbatasan tempat pembuangan sampah sementara masih terkendala di Medan. Sehingga Medan tidak bersih dan taman tidak indah. “Kalau kita objektif berpikir, masih banyak kita temukan tempat pembuangan sampah di jalan. Dari sisi pengelolaan sampah saja masih banyak perlu dilakukan. Medan ini lebih baik memaksimalkan lebih dahulu beberapa pengelolaan aspek–aspek lingkungan, termasuk juga ruang terbuka hijau dan mengatasi banjir,” pungkas Suryanda. Memang kita harus mengatakan bahwa selama dua tahun lebih kepemimpinan Rahudman, belum ada perubahan yang signifikan. Belum ada perubahan mendasar untuk mengatasi masalah. “Masyarakat butuh sekarang, kebijaksanaan kepala daerah yang betul-betul menyelesaikan masalah langsung ke substansinya. Masyarakat kan bukan butuh saluran sampaikan aspirasi, tetapi bagaimana tindak lanjut aspirasi yang disampaikan. Masyarakat yang semakin kritis tidak bisa kita bendung,” ujar Suryanda Ketua Komisi B DPRD Medan itu.

Monday, 07 May 2012 22:35

Pergerakan DPRD Medan mulai 'main'

Warta

SASTROY BANGUN WASPADA ONLINE (WOL Photo) MEDAN - Setiap hujan melanda Kota Medan meski hanya selama beberapa menit, bisa dipastikan air akan menggenang jalanan di berbagai titik jalan seputar kota. Pemicunya adalah sistim drainase yang tidak beres. DPRD Medan ternyata gerah dengan kondisi tersebut. Karenanya, DPRD Medan berencana akan membentuk pansus drainase. Hal ini, diakui anggota Komisi D DPRD Medan, Juliandi Siregar. Dikatakanya, ada 15 anggota DPRD Medan dari lintas fraksi telah menyetujui dibentuknya pansus drainase. “Pembentukan pansus drainase telah digagas karena permasalahan banjir belum juga bisa dituntaskan pihak Dinas Binamarga Medan, padahal telah dianggarkan dananya mencapai Rp500 miliar,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan ini.  Ditegaskan hari ini, DPRD sudah prihatin karena permasalahan banjir tidak pernah tuntas, padahal anggaran bertambah setiap tahun. Julaindi juga tidak ingin mendengar permasalahan banjir hanya disikapi dengan pengorekkan parit saja. “Intinya kita tindak ingin masalah banjir hanya disikapi dengan pengorekan parit saja,” ungkapnya. Tidak hanya itu, Juliandi juga mengatakan, pembentukan pansus drainase juga dimaksudkan sebagai upaya membantu Pemerintah Kota Medan dalam penanggulangan masalah banjir. “Kita ingin pansus drainase membantu pemerintah Kota Medan dalam menyelesaikan permasalahan banjir di Medan,” ungkapnya. Hal senada juga disampaikan, Ketua Komisi B, Suryanda Lubis. Ditegaskannya, setiap hujan, di beberapa ruas jalan kota Medan masih banyak bermasalah drainasenya, seperti Jalan Gatot Subroto tepatnya Careffour selalu banjir kalau hujan sebentar saja. Bukan itu saja masalah pengelolaan sampah juga belum beres. Bila dibandingkan zaman kepemimpinan walikota sebelumnya Abdillah dan Rahudman, jauh berbeda untuk menangani sampah, katanya. Ternyata, saat membahas LKPJ 2011, keterbatasan tempat pembuangan sampah sementara masih terkendala di Medan. Sehingga Medan tidak bersih dan taman tidak indah. “Kalau kita objektif berpikir, masih banyak kita temukan tempat pembuangan sampah di jalan. Dari sisi pengelolaan sampah saja masih banyak perlu dilakukan. Medan ini lebih baik memaksimalkan lebih dahulu beberapa pengelolaan aspek–aspek lingkungan, termasuk juga ruang terbuka hijau dan mengatasi banjir,” pungkas Suryanda. Memang kita harus mengatakan bahwa selama dua tahun lebih kepemimpinan Rahudman, belum ada perubahan yang signifikan. Belum ada perubahan mendasar untuk mengatasi masalah. “Masyarakat butuh sekarang, kebijaksanaan kepala daerah yang betul-betul menyelesaikan masalah langsung ke substansinya. Masyarakat kan bukan butuh saluran sampaikan aspirasi, tetapi bagaimana tindak lanjut aspirasi yang disampaikan. Masyarakat yang semakin kritis tidak bisa kita bendung,” ujar Suryanda Ketua Komisi B DPRD Medan itu.

Jaring Asmara, Juliandi Siregar Kunjungi Gang Jambu

Sunday, 22 April 2012 20:19

Medan, (beritasumut.com)

Dalam rangka Reses I Tahun 2012 dan menjaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara), Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan I Juliandi Siregar mengunjungi warga di Gang Jambu, Jalan Seksama, Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, Rabu (18/04/2012) sore lalu.

Dalam kunjungannya tersebut, Juliandi disambut ratusan warga yang berdomisili di Gang Jambu. Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan masukannya terkait kondisi infrastruktur di kawasan mereka yang tidak terperhatikan semisal jalan setapak yang banyak rusah, serta beberapa pasilitas umum seperti lampu.

Nety (48) warga setempat mengungkapkan hal tersebut, ia mengaku kawasan Gang Jambu yang merupakan kawasan paling pinggir di Kecamatan Medan Denai serasa tidak pernah mendapat perhatian pemerintah. "Kami minta perhatian pemerintah supaya lebih diperhatikan sarana dan prasarana masyarakat di wilayah ini," ungkapnya.

Warga beranggapan, daerah pinggiran sepertinya jarang terperhatikan karena lokasi yang agak jauh sehingga tak terperhatikan. "Misalnya jalan setapak masih banyak yang rusak serta fasilitas umum lainnya," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama warga juga menyampaikan soal Perda PBB yang belakangan dirasakan sangat memberatkan warga. "Soal PBB juga harus menjadi perhatian karena banyak warga yang keberata," ungkap Nety.

Dalam kegiatan reses yang dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKS Medan Denai Abdurrahim Tanjung, Staf Kelembagaan Sosial DPD PKS Medan Zulham Sazali, Anggota DPRD Medan Juliandi Siregar mengungkapkan harapannya kepada masyarakat agar bisa menyampaikan segala keluhannya sehingga nantinya bisa disahuti oleh pemerintah Kota Medan.

"Reses ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat sendiri sehingga nantinya bisa disampaikan kepada pemerintah kota dan segera disikapinya," ungkapnya.

Soal PBB Juliandi mengatakan pihaknya sudah mengusulkan untuk melakukan revisi terhadap Perda tersebut sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. "Kita sudah menyampaikan baik melalui Fraksi PKS di DPRD Medan agar perda PBB ini direvisi karena memberatkan warga," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, bekerjasama dengan DPC PKS Medan Denai, Reses I Tahun 2012 ini juga dilanjutkan dengan memberikan paket sembako murah bagi 540 kepala keluarga di di kawasan tersebut. Paket sembako murah ini dalam rangka meringankan warga terkait belum kunjung turunnya harga kebutuhan pokok.

"Intinya harga kebutuhan pokok masih mahal, untuk itulah bekerjasama dengan DPC PKS Medan Denai paket sembako murah bagi masyarakat di Gang Jambu ini dilaksanakan," ungkapnya seraya mengatakan kalau paket sembako murah bagi masyarakat ini juga merupakan agenda DPD PKS Kota Medan.

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPC PKS Medan Denai Abdurrahim Tanjung mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mengharapkan program sembako murah bisa membantu meringankan warga masyarakat di kawasan Medan Denai khususnya.

"Harapannya kegiatan serupa bisa dilaksanakan kembali untuk membantu warga yang tentunya kurang mampu sehingga bebannya menjadi ringan," ungkapnya. (BS-002)

Tempat Parkir Mall Jadi Tempat Kejahatan

Tempat Parkir Mall Jadi Tempat Kejahatan

Share:

---

Jumat, 10 Februari 2012 | 11:21:15
MEDAN,sumutcbyer-Aksi kejahatan yang dilakukan di basement plataran parkir Carrefour Plaza Medan Fair Jalan Gatot Subroto Medan, Rabu (08/02/2012) kemarin, mengundang rekasi dari anggota DPRD Medan, Juliandi Siregar S.Pd., MSi, ia menilai seharusnya tempat parkir menjadi areal yang nyaman bagi warga yang berkunjung ke pusat perbelanjaan tersebut.

"Ini merupakan masalah buruk yang terjadi di Kota Medan, dimana kejahatan ternyata tak bisa terdeteksi di tempat parkir pusat perbelanjaan tersebut," ungkap Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu kepada wartawan di Medan, Jumat (10/02/2012).

Juliandi menilai, pihak pengelola pusat perbelanjaan/mall seharusnya jeli dengan persoalan ini dimana tempat parkir seharusnya mempunyai keamanan maksimal sehingga pengunjung pusat perbelanjaan tersebut ramai dikunjungi. "Kejadian ini bukti tidak adanya pengawasan dan pengamanan maksimal. Dimana para sekurity yang seharusnya ditempatkan di objek-objek tertentu di pusat perbelanjaan tersebut," ungkapnya.

Juliandi menilai, permasalahan ini harus disikapi serius sehingga aksi kejahatan di tempat parkir bisa dicegah. "Ini harus menjadi perhatian kedepan, jangan sampai tempat parkir menjadi tempat yang paling nyaman bagi pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya," ungkap Juliandi.

Politisi Dapil I Medan ini mengingatkan pengelola pusat perbelanjaan untuk serius dalam jaminan keamanan bagi pengunjung. "Jangan pulak promosi produk dan jualannya saja yang diperhatikan, keamanan juga harus menjadi prioritas utama. Sebab kita tahu pengunjung juga berhak mendapatkan kenyamanan sebab mereka telah membayar uang parkir," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Pihak Pemerintak Kota Medan juga diingatkan untuk selalu mengawasi pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Medan. "Dinas-dinas terkait untuk serius memperhatikan persoalan ini, jangan hanya memberikan izin berdirinya pusat perbelanjaan namun jaminan keamanan kepada pengunjung malah jadi pengabaian," ungkapnya.

Seperti diketahui Rabu (08/02/2012) aksi penculikan disertai penganiayaan, pencurian dan pemerkosaan yang dilakukan seorang Sahrial als Rial (26) warga Jalan Rumah Potong Hewan, Gang Bahagia II, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli dengan modus  mengincar korbannya,dengan mengunjungi basement plataran parkir Carrefour Plaza Medan Fair Jalan Gatot Subroto Medan. (sc/syam/mdn)

Tempat Parkir Mall Jadi Tempat Kejahatan

Share:

---

Jumat, 10 Februari 2012 | 11:21:15
MEDAN,sumutcbyer-Aksi kejahatan yang dilakukan di basement plataran parkir Carrefour Plaza Medan Fair Jalan Gatot Subroto Medan, Rabu (08/02/2012) kemarin, mengundang rekasi dari anggota DPRD Medan, Juliandi Siregar S.Pd., MSi, ia menilai seharusnya tempat parkir menjadi areal yang nyaman bagi warga yang berkunjung ke pusat perbelanjaan tersebut.

"Ini merupakan masalah buruk yang terjadi di Kota Medan, dimana kejahatan ternyata tak bisa terdeteksi di tempat parkir pusat perbelanjaan tersebut," ungkap Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu kepada wartawan di Medan, Jumat (10/02/2012).

Juliandi menilai, pihak pengelola pusat perbelanjaan/mall seharusnya jeli dengan persoalan ini dimana tempat parkir seharusnya mempunyai keamanan maksimal sehingga pengunjung pusat perbelanjaan tersebut ramai dikunjungi. "Kejadian ini bukti tidak adanya pengawasan dan pengamanan maksimal. Dimana para sekurity yang seharusnya ditempatkan di objek-objek tertentu di pusat perbelanjaan tersebut," ungkapnya.

Juliandi menilai, permasalahan ini harus disikapi serius sehingga aksi kejahatan di tempat parkir bisa dicegah. "Ini harus menjadi perhatian kedepan, jangan sampai tempat parkir menjadi tempat yang paling nyaman bagi pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya," ungkap Juliandi.

Politisi Dapil I Medan ini mengingatkan pengelola pusat perbelanjaan untuk serius dalam jaminan keamanan bagi pengunjung. "Jangan pulak promosi produk dan jualannya saja yang diperhatikan, keamanan juga harus menjadi prioritas utama. Sebab kita tahu pengunjung juga berhak mendapatkan kenyamanan sebab mereka telah membayar uang parkir," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Pihak Pemerintak Kota Medan juga diingatkan untuk selalu mengawasi pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Medan. "Dinas-dinas terkait untuk serius memperhatikan persoalan ini, jangan hanya memberikan izin berdirinya pusat perbelanjaan namun jaminan keamanan kepada pengunjung malah jadi pengabaian," ungkapnya.

Seperti diketahui Rabu (08/02/2012) aksi penculikan disertai penganiayaan, pencurian dan pemerkosaan yang dilakukan seorang Sahrial als Rial (26) warga Jalan Rumah Potong Hewan, Gang Bahagia II, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli dengan modus  mengincar korbannya,dengan mengunjungi basement plataran parkir Carrefour Plaza Medan Fair Jalan Gatot Subroto Medan. (sc/syam/mdn)

TEMU RAMAH DENGAN MASYARKAT MEDAN AMPLAS APRIL 2012

TEMU RAMAH DENGAN MASYARKAT MEDAN AMPLAS APRIL 2012

 Masyarakat sangat antusias berdialog dengan saya,inilah mungkin kehendak masyarakat kita yang ingin terus berkomunikasi dengan wakil nya yang bertugas di DPRD/lembaga legislatif..tanpa terasa waktu yang panjang terasa singkat,kegiatan ini saya lakukan di jalan seksama kecamatan medan amplas bulan april 2012.dalam rangka mencari masukan dan menampung aspirasi masyarakat untuk saya jadikan bahan untuk diteruskan ke pemerintahan PEMKO MEDAN. kegiatan ini di hadiri kira-kira 150 orang yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga.masyarakat jalan seksama merupakan konstituen saya yang ikut membantu perolehan suara PKS pada masa PEMILU 2009.pelaksanaan acara ini di bantu oleh teman-teman saya dari pengurus dan kader DPC PKS kecamatan medan amplas.semoga saja dukungan masyarakat jalan seksama terus bersama PKS untuk PILGUBSU sampai PEMILU 2014.

nasehat ustadz yusuf qaradhawi

Nasihat Syeikh Yusuf Qaradhawi untuk Kaum Muslimin Terkait Film “IOM”

Asia

18/9/2012 | 01 Dhul-Qadah 1433 H | Hits: 6.799

Oleh: Tim dakwatuna.com

---

 

Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi.

dakwatuna.com – Doha. Syeikh Yusuf Qaradhawi turut berkomentar mengenai beredarnya film “IOM” di internet yang merupakan penghinaan atas nabi Muhammad SAW. Menurut Syeikh Qaradhawi, reaksi atas penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sah-sah saja dan hal tersebut merupakan sesuatu yang kita kehendaki. “Ini adalah kewajiban iman. Membela Nabi SAW adalah amal Islami. Namun, seorang muslim harus bertindak sesuai hukum Islam dan teladan dari Nabi SAW. Kita tidak boleh berbuat yang bertentangan dengan ajaran Nabi SAW, padahal kita menganggap sedang membela-Nya”, nasihatnya.

Beliau juga menasihati agar kaum Muslimin harus bisa mengontrol kemarahannya dan harus fokus kepada tujuan. Selanjutnya Qaradhawi menyatakan, “Kita harus menghentikan penghinaan ini dan menghukum mereka yang bertanggung jawab. Dalam menjalankan tujuan ini, kita harus menghindari tindakan yang justru mengundang penghinaan yang sama, dan alih-alih hanya akan melindungi mereka yang melakukan penghinaan dengan dalih kebebasan berekspresi.”

Menurut beliau, penghinaan atas keyakinan tidak memiliki tujuan lain kecuali menciptakan kekacauan. Beliau juga berpesan bahwa untuk menjawab provokasi ini jika dengan kekerasan hanya akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan mereka, yaitu kekacauan.

Beliau juga menasihati bahwa momen ini justru harus dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk memperkenalkan tentang Nabi SAW. “Kewajiban muslim tidak hanya merespon penghinaan itu, namun juga memperkenalkan kehidupan, pesan moral dan nilai akhlak mulia Nabi kepada dunia”, pesan Qaradhawi.

Pada akhir taujihnya, Syeikh Qaradhawi mengatakan, “Serangan barbar atas kedutaan AS bukan merupakan ajaran Islam. Menurut hukum dan moralitas Islam yang kita wajib pegang teguh adalaah bahwa Duta Besar, para pedagang, atau individu dalam ikatan perjanjian yang masuk ke negara Muslim harus dijaga keselamatannya. Nabi SAW telah melarang membunuh utusan (atau duta besar).” (aiol/hdn)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2012/09/23000/nasihat-syeikh-yusuf-qaradhawi-untuk-kaum-muslimin-terkait-film-iom/#ixzz27eYki81K

Penandatanganan Prolegda Gagal, Kinerja Baleg Dipertanyakan

Kinerja Badan Legislasi Daerah (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan  dipertanyakan menyusul batalnya penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Medan dengan Dewan Peraturan Daerah (DPRD) Kota Medan  serta penandatanganan persetujuan keputusan DPRD Kota Medan tentang Program Legislasi Daerah (prolegda) Kota Medan Tahun 2012, yang dilaksanakan Selasa (28/02/2012) sore di ruang Rapat Paripurna gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis.

FPKS Sayangkan Data Cagar Budaya Tak Sesuai Kenyataan

Rancangan Peraturan Darah (Ranperda) Cagar Budaya  akhirnya disetujui  DPRD Kota Medan, Selasa (21/02/2012), menyinggung banyaknya data-data cagar budaya  yang sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) memandang perlu Perda Cagar Budaya tersebut disahkan.

“Berdasarkan hasil laporan Panitia Khusus (Pansus), kami sangat menyayangkan  atas data-data cagar budaya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang ada di lapangan. Walau kami tidak terkejut  dengan fakta ini karena  secara kasat matapun telah kelihatan demikian,” ungkap Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Juliandi Siregar, S.Pd, M.Si.

Dikatakannya, setelah Ranperda ini ditetapkan pendataan bangunan  dan atau lingkungan cagar budaya  harus menjadi prioritas  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  terkait. Kepada tim yang akan dibentuk nantinya FPKS akan meminta agar menjalankan Raperda ini dengan sebaik-baiknya.

Soal  Perda Cagar Budaya, Juliandi mengungkapkan  FPKS merasa perlu menyampakan tentang Press Release Arkeolog Perancis Daniel Perres dari EFEO Perancis yang bekerjasama dengan pusat arkeologi nasional Jakarta, Balai Arkeologi Medan dan Pussis UNIMED yang menyebutkan bahwa kondisi situs Cina di Medan Marelan sudah sangat mengkhawatirkan.

“Eskavasi yang telah dilakukan berhasil menemukan ribuan keramik dan tembikar dari Cina dan Negara-negara  lain, manik-manik asal India Selatan, Kerang – kerang dan Benda-benda budaya lainnya. Ekskavasi  ini menjadi bukti bahwa Utara Kota Medan menyimpan jejak kota internasional kuno abad ke 12-16. Sementara kondisi terkini, tanah di sekitar situs kota Cina sudah jatuh ke tangan Developer dan sudah dikapling-kapling untuk dijual,” ungkapnya.

Dalam hal ini, FPKS juga meminta Pemko Medan agar merekomendsikan hal tersebut agar situs Kota Cina bisa diselamatkan.

Terkait persoalan ini, Kota Medan tahun 2012 yang telah berumur 422 tahun sangat prihatin  mengingat hingga saat ini masih sangat sedikit ditemukan litelatur – litelatur tentang  sejarah Kota Medan yang utuh. “Kalaupun  ada sangat sulit untuk menemukannya. Oleh karena itu, Pemko Medan melalui SKPD  harus memprihatinkan situasi dan kondisi ini,” ungkapnya.

Juliandi juga mengatakan, kondisi benda cagar budaya di Kota Medan sudah sangat memprihatinkan, dimana pelestarian  dan perlindungan terhadap benda dan bangunan bernilai sejarah terkalahkan  oleh kuatnya arus investasi dan modal. “Permasalahan ini terjadi karena ketidaktegasan  Pemko Medan  dalam menjaga benda  dan situs budaya Kota Medan, sehingga Kota Medan hanya memiliki sedikit bangunan bersejarah yang dapat dibanggakan,” ungkapnya.

Partai Keadilan Sejahtera juga mencatat sejumlah bangunan cagar budaya yang sudah dihancurkan  diantaranta  Pengadilan Kerajaan Kerapatan Adat Deli, Sekolah Menengan Pertama Negeri I Medan (1999) di Jalan Cut Mutia, yang kemudian menjelma menjadi tiga pintu rumah tinggal (1989), Mega Eltra (2002) di jalan Brigjend Katamsi, Sembilan rumah panggung di Jalan Timur dan puluhan bangunan bersejarah di Jalan Kesuma.

Terakhir, pada tahun 2004, eks Bank Modern di Jalan Ahmad Yani  (Dibangun1929) dihancurkan kemudian menjadi lima ruko berlantar lima, Kompleks perkantoran perusahaan perkebunan SIPEF  (PT Tolan Tiga) di persimpangan antara Jalan S Parman  dan Jalan Zainul Arifin (Dibangun 1920) mengalami nasib yang sama yang akhirnya menjadi Cambridge Condominium  dan Rumah Sakit Tembakau Deli yang rencananya akan juga dirubuhkan.(tim/pks)

Keluarga Besar Gg Amal dan DPC PKS Medan Amplas Peringati Maulid Nabi, “Kebersamaan Bisa Menjawab Semua Permasalahan”

Keluarga besar Gg Amal, Lingkungan VII, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Sabtu (11/02/2012) malam. Acara diadakan bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS  Medan Amplas.

Acara yang diisi dengan ceramah agama yang dibawakan oleh Ustadz Jamaluddin Batubara  dan pemutaran film ini dihadiri ratusan warga Gg Amal serta warga sekitar, serta sejumlah pengurus DPC PKS Medan Amplas. Tampak hadir Anggota DPRD Medan, Juliandi Siregar, S.Pd, M.Si serta sejumlah tokoh masyarakat Medan Amplas.

FPKS Medan : Bongkar PT Agro Jaya Perdana

Warga  Lingkungan II Kampung Besar Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan terus menyampaikan ketidaknyamannya atas aktivitas   PT. Agro Jaya Perdana  yg beroperasi di wilayah itu. "Kami sangat keberatan karena perusahaan itu menimbulkan polusi, bising, dan seluruh aktivitasnya sangat menggangu ketentraman kami di sini," ujar salah seorang warga Fatmarida (38) kepada sejumlah anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan yang melakukan cek lapangan, Kamis, (9/2/2012)diantaranya Ketua Fraksi FPKS SAlman Alfarizi, Jumadi S.Pdi, Juliandi Siregar, Zulmorado Slawat.

FPKS Ingatkan Pimpinan DPRD Serius Bahas Pansus PSB

Fraksi PKS DPRD Kota Medan mengingatkan unsur pimpinan dewan agar serius dalam pembentukan struktur anggota tim Panitia Khusus (Pansus) Penerimaan Siswa Baru (PSB) Pasalnya sudah dua bulan  lalu disetujui tapi sampai sekarang belum jalan karena ketua dan anggota tidak ada.

"Pimpinan sepertinya tidak serius dalam pembentukan struktur tim Pansus PSB. Jangan anggap sepele soalnya ini sudah keputusan paripurna," tandas sekretaris fraksi PKS DPRD Kota Medan, Juliandi Siregar, di gedung dewan, Rabu, (8/2/2012).

Lebih lanjut dia menyampaikan, pada dasarnya seluruh hasil keputusan puripurna harus segera ditindaklanjuti. Soalnya kalau tidak ditindaklanjuti sama dengan melanggar aturan sendiri yakni kode etik dewan. "Melanggar hasil keputusan sama dengan melanggar kode etik, jadi unsur pimpinan harus hati-hati dan harus paham soal ini," ujarnya.

Pererat Silaturahim, Cada I DPD PKS Medan Gelar Program Rutin Sepakbola

Sebagai wujud kepedulian dalam membina kesehatan masyarakat khusunya generasi Muda di Kota Medan, Cabang Dakwah (Cada) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan menggelar program rutin sepakbola se Daerah Pemilihan (Dapil I) Kota Medan di Lapangan Sepakbola Jalan Pertahanan Amplas Medan.

Acara yang digelar setiap hari Minggu ini diikuti seluruh kader se Dapil I bersama masyarakat di empat Kecamatan di Dapil I diantaranya Kecamatan Medan Amplas. Kecamatan Medan Kota dan Kecamatan Medan Denai.

Juliandi Siregar : "Wali Kota Jangan Cakap Saja"

Wali Kota Medan Rahudman Harahap terus mengumbar janji akan melakukan penertiban terhadap semua bangunan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sei Deli dan Babura. Apakah nantinya ini akan terealisasi atau sekedar isapan jempol? Anggota Komisi D DPRD Kota Medan Juliandi Siregar, mengaku pesimis kalau rencana Wali Kota Medan menertibkan bangunan di DAS tersebut dapat terealisasi. Berikut petikan wawancara wartawan Sumut Pos Ari Sisworo dengan Juliandi Siregar.

Apakah Anda yakin Wali Kota Medan berani menertibkan bangunan di sepanjang DAS Sei Deli dan Babura?

Wali Kota kita yang satu ini adalah wali kota yang selalu manis dalam berkata-kata, tapi realisasinya jarang terbukti. Dengan kata lain, statemen-statemen yang dikeluarkannya sudah bisa ditebak ujungnya. Tapi, meskipun demikian kita tetap akan menunggu buktinya. Dan kita akan tagih realisasi itu.

Politisi PKS Galang Pansus Drainase

Buruknya penanganan banjir di Kota Medan menimbulkan keprihatinan sejumlah anggota DPRD Medan. Keprihatinan ini kemudian mencuatkan ide pembentukan pansus drainase. Anggota DPRD Medan yang juga duduk di Komisi D DPRD Medan Juliandi Siregar membenarkan adanya rencana pembentukan pansus Drainase tersebut.

"Sudah ada limabelas anggota DPRD Medan dali lintas fraksi yang menyetujui dibentuknya pansus drainase ini, kita sudah menggulirkannya," ungkap Juliandi.

Usut Penyimpangan Retribusi Parkir - DPRD Panggil Dishub Medan

Komisi D DPRD Kota Medan akan melakukan pemanggilan khusus terhadap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan dan jajarannya dalam waktu dekat ini. Hal ini untuk meminta penjelasan resmi terkait dugaan korupsi penyimpangan dan kuropsi retribusi parkir.

”Kasus ini sudah mencuat, kita merasa perlu dan penting untuk melakukan pemanggilan meminta klarifikasi atas dugaan adanya korupsi retribusi parkir Dinas Perhubungan Ko­ta Medan, Kepala Dinas harus memberikan penjelasan dan seluruh jajarannya yang menangani masalah parkir ini,” tandas anggota komisi D DPRD Kota Medan Juliandi Siregar.

Dishub tak Punya Inovasi Atasi Macet

Kemacetan yang terjadi di Kota Medan sampai saat ini belum mampu diatasi. Wajar, bila akhirnya muncul penilaian miring terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, terutama kepala dinasnya, Syarif Armansyah Lubis yang akrab disapa Bob.

Lantas, seperti apa penilaian anggota DPRD Medan terhadap kinerja Kadishub Medan ini? Berikut petikan wawancara wartawan Sumut Pos Ari Siworo dengan Anggota Komisi D DPRD Kota Medan Juliandi Siregar.

DPD PKS Kota Medan Gelar Pelatihan Lembaga Sosial

Guna meningkatkan keterampilan dan tanggung jawab lembaga sosial di Kota Medan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan, Minggu (15/01/2012) menggelar pelatihan lembaga sosial dengan tema  pengelolaan keuangan dan nirlaba.

Kegiatan sendiri dilangsungkan di Dubai Room, Hotel Madani Medan, dihadiri 70 perwakilan lembaga sosial di seluruh kota Medan yang bergerak dibidang Pertanian, Nelayan, Pendidikan, Lingkugan Hidup dan lainnya.

Bangunan Tak Berizin Masih Banyak Ditemukan

Setelah romobongan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dikejutkan dengan  berdirinya 13 unit bangunan di Jalan Abdullah Hamid, Medan Petisah, Selasa (17/1/2012) kemarin. Komisi D kembali dikejutkan dengan bangunan yang tidak berizin di kawasan Jalan Krakatau, dari hasil penijauan di hari kedua tersebut.

"Dinas TRTB Medan sudah tidak beres dalam memperhatikan izin bangunan yang berdiri di Kota Medan. Ini terungkap dari hasil penijauan di hari kedua yang menemukan pembangunan rumah took (ruko) yang izinnya 5 ternyata yang dibangun ada 13," kata anggota Komisi D DPRD Medan, Juliandi Siregar kepada wartawan.

Hak - Hak Sosial Seorang Muslim

Oleh : Juliandi Srg, SPd, MSi (Anggota DPRD Medan Fraksi PKS)

Rasulullah saw menggambarkan hubungan sosial orang-orang beriman bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan. (Muttafaq alaih). Dalam kesempatan lain Rasulullah menggambarkan kasih sayang, dan tenggang rasa sesama mu’min bagaikan satu tubuh, yang jika ada salah satu bagian yang sakit maka sekujur tubuh akan ikut bersimpati dengan panas dan berjaga (Muttafaq alaih), Rasulullah saw bersabda:

“Hak muslim atas muslim lainnya ada lima, yaitu: menjawab salam, membesuk di waktu sakit, mengantarkan jenazahnya, memenuhi undangannya, dan mendoakannya jika bersin (jika ia membaca alhamdulillah). Muttafa alaih. Dalm riwayat lain Iman Muslim dari Abu Hurairah: Hak muslim itu ada enam, yaitu: Jika bertemu berikan salam kepadanya, jika mengundang maka penuhilah, jika meminta nasehat maka nasehatilah, jika bersin dan memuji Allah maka doakanlah, jika sakit besoklah, dan jika mati antarkan jenazahnya”.