|
||||
Pergerakan DPRD Medan mulai 'main' |
Warta |
SASTROY BANGUN WASPADA ONLINE ![]() DPRD Medan ternyata gerah dengan kondisi tersebut. Karenanya, DPRD Medan berencana akan membentuk pansus drainase. Hal ini, diakui anggota Komisi D DPRD Medan, Juliandi Siregar. Dikatakanya, ada 15 anggota DPRD Medan dari lintas fraksi telah menyetujui dibentuknya pansus drainase. “Pembentukan pansus drainase telah digagas karena permasalahan banjir belum juga bisa dituntaskan pihak Dinas Binamarga Medan, padahal telah dianggarkan dananya mencapai Rp500 miliar,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan ini. ![]() ![]() Tidak hanya itu, Juliandi juga mengatakan, pembentukan pansus drainase juga dimaksudkan sebagai upaya membantu Pemerintah Kota Medan dalam penanggulangan masalah banjir. “Kita ingin pansus drainase membantu pemerintah Kota Medan dalam menyelesaikan permasalahan banjir di Medan,” ungkapnya. Hal senada juga disampaikan, Ketua Komisi B, Suryanda Lubis. Ditegaskannya, setiap hujan, di beberapa ruas jalan kota Medan masih banyak bermasalah drainasenya, seperti Jalan Gatot Subroto tepatnya Careffour selalu banjir kalau hujan sebentar saja. Bukan itu saja masalah pengelolaan sampah juga belum beres. Bila dibandingkan zaman kepemimpinan walikota sebelumnya Abdillah dan Rahudman, jauh berbeda untuk menangani sampah, katanya. Ternyata, saat membahas LKPJ 2011, keterbatasan tempat pembuangan sampah sementara masih terkendala di Medan. Sehingga Medan tidak bersih dan taman tidak indah. “Kalau kita objektif berpikir, masih banyak kita temukan tempat pembuangan sampah di jalan. Dari sisi pengelolaan sampah saja masih banyak perlu dilakukan. Medan ini lebih baik memaksimalkan lebih dahulu beberapa pengelolaan aspek–aspek lingkungan, termasuk juga ruang terbuka hijau dan mengatasi banjir,” pungkas Suryanda. Memang kita harus mengatakan bahwa selama dua tahun lebih kepemimpinan Rahudman, belum ada perubahan yang signifikan. Belum ada perubahan mendasar untuk mengatasi masalah. “Masyarakat butuh sekarang, kebijaksanaan kepala daerah yang betul-betul menyelesaikan masalah langsung ke substansinya. Masyarakat kan bukan butuh saluran sampaikan aspirasi, tetapi bagaimana tindak lanjut aspirasi yang disampaikan. Masyarakat yang semakin kritis tidak bisa kita bendung,” ujar Suryanda Ketua Komisi B DPRD Medan itu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar